1
Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
Prosedur Permintaan Informasi Publik
1
Layanan informasi di BPPMPV KPTK dikelola secara terpusat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha.
2
Unit layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan PPID di Gedung Utama BPPMPV KPTK, Jl. Diklat No. 30, Pattallassang, Gowa.
3
Permohonan informasi ke PPID BPPMPV KPTK dapat disampaikan secara langsung ke Unit Layanan PPID, atau melalui email, surat, laman PPID BPPMPV KPTK, atau Nomor Layanan WhatsApp BPPMPV KPTK
0811-5012-318.
4
Dokumen persyaratan permohonan informasi dapat diunduh melalui tautan berikut:
5
Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
- Perorangan (masyarakat umum): wajib menyertakan fotokopi/scan KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (Paspor, SIM, Kartu Pelajar, dan Kartu Mahasiswa).
- Atas nama lembaga (organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, yayasan, dan perusahaan): wajib menyertakan fotokopi/scan akta pendirian organisasi/lembaga, surat kuasa dari organisasi/lembaga yang bermeterai, dan fotokopi/scan KTP atas nama pemohon/penerima kuasa.
6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.
7
Jadwal pelayanan informasi:
Senin–Kamis 08.00 – 15.00 WITAJumat 08.00 – 15.00 WITA
8
Permohonan informasi ini tidak dipungut biaya, namun jika ada dokumen yang harus difotokopi dan/atau penggandaan CD/flashdisk, biayanya dibebankan kepada pemohon informasi.
Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi Publik
1
Layanan informasi di BPPMPV KPTK dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha. Unit layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan PPID di Gedung Utama BPPMPV KPTK, Jl. Diklat No. 30, Pattallassang, Gowa.
2
Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID BPPMPV KPTK dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau alasan lainnya sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BPPMPV KPTK. Alasan tersebut meliputi:
- informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
- tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
- tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- permohonan informasi publik tidak sebagaimana yang diminta;
- tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- pengenaan biaya yang tidak wajar; dan
- penyampaian informasi publik melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
3
Sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, jangka waktu pengajuan keberatan informasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID BPPMPV KPTK. Formulir pengajuan keberatan dapat diunduh di sini:
4
Dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan informasi dari pemohon yang telah teregister, Atasan PPID BPPMPV KPTK akan memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan tersebut.
5
Atasan PPID BPPMPV KPTK dalam hal ini adalah Kepala BPPMPV KPTK.
6
Jadwal layanan pengajuan keberatan informasi:
Senin–Kamis 08.00 – 15.00 WITAJumat 08.00 – 15.00 WITA
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
1
Layanan informasi di Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTK) Kemendikdasmen dikelola secara terpusat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2
Pemohon informasi yang telah menerima tanggapan tertulis dari PPID BPPMPV KPTK dan dinilai tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau alasan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat mengajukan sengketa informasi ke
Komisi Informasi Pusat, Wisma BSG Gedung Annex Lantai 1, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10110, atau melalui laman berikut:
3
Sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, jangka waktu pengajuan sengketa informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari PPID BPPMPV KPTK.
4
Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari pemohon informasi, Komisi Informasi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa.
5
Proses penyelesaian sengketa informasi dapat dilakukan melalui jalur mediasi dan/atau sidang adjudikasi nonlitigasi paling lambat 100 hari kerja.
6
Informasi lebih lengkap mengenai penyelesaian sengketa informasi dapat dilihat pada laman berikut:
Biaya Layanan Informasi Publik
GRATIS
Permohonan informasi publik tidak dipungut biaya.
Biaya Penggandaan
Fotokopi dokumen dan penggandaan CD/flashdisk dibebankan kepada pemohon informasi.
2
Informasi Profil BPPMPV KPTK
3
Ringkasan Informasi Program dan/atau Kegiatan
Informasi Keuangan Lainnya
4
Pengadaan Barang/Jasa
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
5
Laporan
Ringkasan Laporan Keuangan
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat